Page 325 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 325
Judul Tolak Kenaikan UMP, Dewan Pengupahan Nasional Sebut Bukan
Keputusan Pemprov Melainkan Anies Baswedan
Nama Media askara.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.askara.co/read/2021/12/28/24631/tolak-kenaikan-ump-
dewan-pengupahan-nasional-sebut-bukan-keputusan-pemprov-
melainkan-anies-baswedan-
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-28 12:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Dapenas) Kami sebagai pelaku pengusaha akan
patuh dan taat atas peraturan yang ada dan perlu kami sampaikan sekali lagi pengusaha akan
jalankan peraturan atau putusan Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan) yang ditetapkan pada
21 November 2021
negative - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Dapenas) Pak Anies Baswedan sudah menetapkan
UMP lagi jilid kedua. Ini jelas tidak baik untuk memberikan ketaatan kepada masyarakat terhadap
kepatuhan dan kepastian hukum di Indonesia
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 5,1
persen atau sebesar Rp225.667 menjadi Rp4.641.854 per bulan. Namun, revisi UMP tahun 2022
yang semula naik sebesar 0,8 persen menjadi 5,1 persen itu ditolak Dewan Pengupahan Nasional
(Dapenas).
TOLAK KENAIKAN UMP, DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL SEBUT BUKAN
KEPUTUSAN PEMPROV MELAINKAN ANIES BASWEDAN
Gubernur DKI Jakarta resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 5,1
persen atau sebesar Rp225.667 menjadi Rp4.641.854 per bulan.
Namun, revisi UMP tahun 2022 yang semula naik sebesar 0,8 persen menjadi 5,1 persen itu
ditolak Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas).
"Kami sebagai pelaku pengusaha akan patuh dan taat atas peraturan yang ada dan perlu kami
sampaikan sekali lagi pengusaha akan jalankan peraturan atau putusan Gubernur DKI Jakarta
324
