Page 329 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 329
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPP APINDO DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan
sosial, Nurzaman, mengungkapkan pihaknya akan mempelajari dulu isi dari SK yang diterbitkan
Anies.
"Ya gak apa-apa, sanksi apa itu? Gak apa apa ikuti aturan aja. Kita akan mempelajari dulu
Kepgub (Keputusan Gubernur) nya," ucap Nurzaman saat dihubungi, Selasa (28/12/2021).
Nurzaman sudah mendengar bila perubahan kenaikan UMP tahun 2022 yang ditetapkan Anies
sudah final.
Nurzaman akan merundingkan kembali dengan jajaran APINDO terkait langkah apa yang akan
ditempuh selanjutnya.
"Kita akan mempelajari dulu sejauh mana, apa yang baik seperti apa lah. Hari ini pun saya mau
rapat," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Surat Keputusan (SK)
Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tentang UMP tahun 2022 yang naik sebesar 5,1 persen.
Dalam SK tersebut, Anies ancam sanksi pengusaha yang tidak mematuhi aturan kenaikan UMP
sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667, sesuai dengan aturan perundang-undangan.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum
KEEMPAT dan diktum KELIMA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan," ujar Anies melalui SK tersebut yang tertulis dalam Diktum Keenam.
328
