Page 331 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Dalam surat tersebut, Anies, menetapkan jika UMP DKI 2022 resmi naik senilai 5,1 persen atau
sekitar Rp4.641.854.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah, menegaskan pihaknya
tidak akan kembali merevisi terhadap upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Aturan UMP 2022 ada dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun
2022.

Namun demikian, pihaknya akan memberikan ruang diskusi terhadap perusahaan-perusahaan
jika dibutuhkan.

“Tetapi dalam SK tersebut akan diberikan ruang terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak
mengalami pertumbuhan pada saat pandemi Covid-19,” kata Andri dalam rapat kerja bersama
Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12/2021).
Melansir Republika-jaringan Ayojakarta.com, Selasa (28/12), Andri melanjutkan, berbagai diskusi
ke depannya soal kenaikan UMP DKI 2022 itu dipastikan masih akan terbuka, layaknya tahun-
tahun lalu.

Andri tak menampik keputusan soal UMP DKI Jakarta tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta memutuskan meningkatkan UMP berdasar pertimbangan
proyeksi Bank Indonesia (BI), tanggapan Bappenas dan angka-angka yang dikeluarkan Badan
Pusat Statistik (BPS).

“Pokoknya kami hanya menetapkan angka 5,1 yaitu berdasarkan tadi,” imbuh dia.

Dia menegaskan, pihaknya sudah mempertimbangkan dengan matang soal segala perhitungan
yang ada terkait UMP DKI 2022. Meskipun, pihaknya tak menampik jika dalam PP 36 Tahun
2021, setiap kepala daerah yang tidak mematuhi PP, akan dikenakan sanksi.
“Sekali lagi kami sudah pertimbangkan hal itu semua,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Anies menyebut UMP DKI Tahun 2022 mulai berlaku sejak 1 Januari
tahun depan dan diperuntukkan mulai bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Oleh sebab itu, para pengusaha, kata Anies dalam surat itu, wajib menyusun dan menerapkan
struktur dan skala upah di perusahaan.

Utamanya, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman
upah bagi pekerja.

Namun demikian, dia tak memerinci bagaimana mekanismenya ataupun payung hukum yang
akan menjadi dasar Kepgub tersebut.

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP tadi,” lanjut Anies.

Kendati demikian, pengusaha yang telah melebihi nilai UMP yang dimaksud tadi, dilarang Anies
untuk menurunkan atau mengurangi upah.

Apabila terjadi, Pemprov DKI akan menindak dengan sanksi dan ketentuan perundang-
undangan.

330