Page 326 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 326
(Anies Baswedan) yang ditetapkan pada 21 November 2021," kata Wakil Ketua Dapenas, Adi
Mahfudz, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/12).
Dikatakan Adi, penaikan upah 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 bukan keputusan Pemerintah
Provinsi (Pemprov), melainkan Anies Baswedan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanahkan
gubernur menetapkan UMP. UMP DKI sudah ditetapkan paling lambat 21 November dengan
besaran Rp4.453.935.
"Pak Anies Baswedan sudah menetapkan UMP lagi jilid kedua. Ini jelas tidak baik untuk
memberikan ketaatan kepada masyarakat terhadap kepatuhan dan kepastian hukum di
Indonesia," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan SK Nomor 1517 Tahun 2021
tentang UMP yang diputuskan pada 16 Desember 2021. SK tersebut diserahkan kepada Komisi
B DPRD DKI, Senin (27/12) kemarin.
Dalam SK tersebut, Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 senilai Rp4.641.854 per
bulan yang terhitung sejak 1 Januari 2022. Pada putusan kedua disebutkan UMP DKI berlaku
bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Dalam putusan ketiga disebutkan pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur serta
skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Pada putusan keempat disebut
pengusaha akan dikenakan sanksi jika membayar upah lebih rendah dari UMP yang ditetapkan.
SK tersebut diklaim mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional agar
menjaga daya beli masyarakat atau buruh. Hal ini disebut untuk pencapaian penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
325
