Page 122 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

Judul Pengusaha Pertanyakan Sanksi dari Anies Baswedan Jika Tidak Naikan
UMP Sesuai Kepgub
Nama Media suara.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/12/30/185554/pengusaha-
pertanyakan-sanksi-dari-anies-baswedan-jika-tidak-naikan-ump-sesuai-
kepgub
Jurnalis Chandra Iswinarno
Tanggal 2021-12-30 18:55:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta)
Pertanyaan kami kalau memang pemerintah ingin menjatuhkan sanksi. Sanksinya bagaimana?
Dasar sanksinya apa? sedangkan yang mengatur sanksi itu PP 36

negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Tidak
semudah itu menjatuhkan sanksi, kalau dasarnya PP 36 pasti sanksi, dan kami paham, dan kami
mengingatkan kepada pengusaha selama PP 36 itu dipakai jangan coba melanggar

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Perusahaan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, keempat, dan kelima dikenakan sanksi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Ringkasan

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) mempertanyakan
keputusan sanksi yang akan diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, jika tidak
menaikan upah minimum provinsi ( UMP ) menjadi Rp 4,6 juta. Menurut Wakil Ketua Dewan
Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman, dasar sanksi bagi pengusaha yang tidak
menaikan UMP yaitu, dalam aturan PP Nomor 36 Tahun 2021.

PENGUSAHA PERTANYAKAN SANKSI DARI ANIES BASWEDAN JIKA TIDAK NAIKAN
UMP SESUAI KEPGUB

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) mempertanyakan
keputusan sanksi yang akan diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, jika tidak
menaikan upah minimum provinsi ( UMP ) menjadi Rp 4,6 juta.

121