Page 125 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 125
"Menghimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta
2022," katanya, dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Kamis, 30 Desember 2021.
Solihin juga menyebut, APINDO meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk
memberikan pembinaan atau sanksi terhadap Anies Baswedan yang dinilai tidak memahami
peraturan perundang-undangan.
"Sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan," ujarnya.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta merevisi kenaikan UMP 2022 menjadi Rp4.641.854 setelah
sebelumnya hanya naik 0,85 persen atau sekitar Rp37.000.
Anies Baswedan juga meneken Surat Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang
Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.
Pada diktum kesatu dalam SK tersebut, Anies Baswedan menetapkan UMP 2022 di DKI Jakarta
sebesar Rp4.641.851 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2022 mendatang.
Selanjutnya, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi
pekerja atau buruh dengan masa satu tahun atau lebih.
Anies Baswedan juga melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari UMP 2022 yang
telah ditetapkan.
" Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP sebagaimana dimaksud diktum
kesatu," demikian bunyi SK tersebut.
Lebih lanjut, Anies Baswedan juga menuturkan, pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi
dari UMP sebagaimana dimaksud dilarang mengurangi dan menurunkan.
Sementara bagi perusahaan yang melanggar ketentuan penetapan UMP 2022 dikenakan sanksi
dengan peraturan perundang-undangan.
" Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum
KEEMPAT dan diktum KELIMA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan," tulisnya.***.
124
