Page 129 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 129
terutama soal pengupahan. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia
usaha dan perekonomian nasional.
"Kami juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi
kepada kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga mengakibatkan
melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU No. 23/2014 Pasal 373," katanya.
Apindo lantas mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP
DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap. Perusahaan
juga diminta tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1395/2021.
128
