Page 130 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 130

Judul               Kenaikan UMP DKI Beda dengan Perhitungan Pusat, Airlangga Buka
                                    Suara
                Nama Media          law-justice.co
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.law-justice.co/artikel/122706/kenaikan-ump-dki-beda-
                                    dengan-perhitungan-pusat-airlangga-buka-suara/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-30 18:39:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (JPNN) Jakarta, law-justice.co - Gubernur DKI Jakarta
              Anies Baswedan telah resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2022 sebesar 5,1
              persen atau menjadi Rp4,6 juta. Penetapan itu pun disorot oleh Menteri Koordinator Bidang
              Perekonomian  Airlangga  Hartarto  karena  ada  perbedaan  dengan  formula  perhitungan  dari
              pemerintah pusat.



              KENAIKAN UMP DKI BEDA DENGAN PERHITUNGAN PUSAT, AIRLANGGA BUKA
              SUARA

              Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (JPNN) Jakarta, law-justice.co - Gubernur DKI Jakarta
              Anies Baswedan telah resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2022 sebesar 5,1
              persen atau menjadi Rp4,6 juta. Penetapan itu pun disorot oleh Menteri Koordinator Bidang
              Perekonomian  Airlangga  Hartarto  karena  ada  perbedaan  dengan  formula  perhitungan  dari
              pemerintah pusat.

              Pasalnya, Anies menaikkan UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.
              Padahal, formula dari pemerintah pusat yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
              Tahun 2021 tentang Pengupahan menghasilkan rata-rata kenaikan UMP 2022 cuma sebesar 1,09
              persen.

              "UMP  sudah  ada  regulasinya  dan  Kemnaker  sudah  menerbitkan  regulasi  yang ditindaklanjuti
              masing-masing  kepala  daerah,"  kata  Airlangga  menanggapi  pertanyaan  wartawan  di  acara
              Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022, Kamis (30/12).
              Sebelumnya, penetapan kenaikan UMP DKI 2022 menimbulkan kekisruhan di publik karena Anies
              mengubah  besaran  kenaikan.  Mulanya,  Anies  telah  menetapkan  UMP  DKI  2022  hanya  naik
              Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan.




                                                           129
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135