Page 134 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 134
Judul Apindo Imbau Pengusaha hingga BPJS Tak Ikuti Aturan UMP Anies
Nama Media kumparan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/apindo-imbau-pengusaha-
hingga-bpjs-tak-ikuti-aturan-ump-anies-1xDA1rOWZWg
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-30 18:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Kalangan pengusaha menegaskan keberatannya terhadap aturan upah minimum provinsi (UMP)
yang telah diputuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
APINDO IMBAU PENGUSAHA HINGGA BPJS TAK IKUTI ATURAN UMP ANIES
Kalangan pengusaha menegaskan keberatannya terhadap aturan upah minimum provinsi ( UMP)
yang telah diputuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Keberatan tersebut disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta.
Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh Apindo pusat serta Kadin DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPP Apindo, Nurjaman, menyebut langkah Anies menaikkan UMP DKI dari 0,8
persen menjadi 5,1 persen telah menyalahi ketentuan yang berlaku. Atas dasar itu, para
pengusaha bakal menempuh langkah hukum dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN).
Tak berhenti sampai di situ, mereka juga mengimbau agar para pengusaha bersabar terlebih
dahulu menunggu jalannya proses hukum. Ini dalam konteks agar pengusaha tak lantas
menjalankan aturan tersebut karena tahun 2022 tinggal menghitung hari.
"Teman-teman para pengusaha juga untuk bersabar menunggu informasi kami selanjutnya,
sambil menunggu kepastian hukum yang berlaku mengenai UMP DKI Jakarta. Kami sarankan
mari kita laksanakan sesuai Kepgub 1395 yang sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021," ujar Nurjaman
dalam virtual conferenc e, Kamis (30/12).
Selain mengimbau kalangan pengusaha, Nurjaman juga bakal menyosialisasikan kepada BPJS
Kesehatan dan Ketenagakerjaan agar tak mengacu pada UMP yang ditetapkan Anies dalam hal
pungutan iuran peserta.
"Ke BPJS kami akan lakukan pendekatan agar menunggu kepastian hukum nanti setelah ada
putusan pengadilan. Insyaallah akan membuat surat ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,"
tutur Nurjaman.
133
