Page 139 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Nurjaman menegaskan,
pihaknya memiliki beberapa alasan terkait rasa keberatan pada regulasi tersebut. Pertama
adalah bahwa beleid tersebut dinilai tidak sesuai dengan regulasi yang sebenarnya.

"Tidak sesuai dengan aturan yang semestinya," kata Nurjaman dalam telekonferensi, Kamis 30
Desember 2021.

Dia menjelaskan, karena dalam SK Gubernur tersebut tidak mencantumkan konsideran mengenai
PP Nomor 36 tahun 2021. "Nah, sekarang Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan SK Gubernur
Nomor 1517/2021 tanpa ada konsideran mengenai PP Nomor 36/2021 tersebut," ujarnya.

Nurjaman menegaskan bahwa akibat dari hal tersebut, pihak dunia usaha pun mempertanyakan
apa yang menjadi pertimbangan hukum atas upah minimum DKI Jakarta di SK Gub Nomor
1517/2021 itu.

Kemudian hal selanjutnya adalah dimana SK Gubernur Nomor 1517/2021 itu menurut Nurjaman
jelas tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, berdasarkan hasil
sidang tanggal 15 November 2021 yang bertempat di Kantor Balai Kota DKI Jakarta.

Di mana, pada sidang itu juga turut hadir kalangan pengusaha bersama-sama dengan para wakil
dari beberapa Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, ditambah dengan unsur pemerintah.

Saat itu, Nurjaman memastikan bahwa pemerintah dan dunia usaha sudah sepakat untuk
mematuhi dan mempergunakan aturan formula upah minimum DKI Jakarta untuk Tahun 2022,
dengan memakai formula sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021.

"Artinya kalau ditarik kesimpulan dari dua hal tadi dengan SK Gubernur yang sekarang, itu sangat
jauh berbeda. Yang pertama jelas konsiderannya mengacu pada PP Nomor 36/2021 karena ada
aturan dan perintah dari PP tersebut," kata Nurjaman.
"Tapi yang sekarang, kalau kami lihat hal itu tidak melihat pada SK Gubernur tersebut. Alasannya
kami tidak tahu, mungkin bisa ditanya kepada pemerintah DKI Jakarta," ujarnya.

138