Page 141 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 141
Pengupahan dan Jaminan Sosial DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nurjaman, dalam
konpers virtual, Kamis (30/12/2021).
Namun, Nurjaman mengatakan bahwa Keputusan Anies menaikkan UMP DKI Jakarta di angka
5,1 persen tersebut melanggar ketentuan yang berlaku. Aturan yang dilanggar adalah Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara
perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum propinsi.
Selain itu, Apindo menilai penetapan UMP 2022 oleh Pemprov DKI Jakarta dilakukan secara
sepihak. Ini lantaran tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI
Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha
(pengusaha).
Untuk itu, dia mengimbau kepada para pengusaha agar tidak gegabah mengadopsi kenaikan
UMP versi Gubernur Anies Baswedan. Mengingat, Apindo dalam waktu dekat akan melayangkan
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menolak kenaikan UMP 2022 sebesar
5,1 persen.
"Jadi, jangan coba-coba naikkan 5 persen jika tidak sesuai ketentuan," tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub)
tentang Upah Minimum Provinsi DKI 2022. Dalam keputusan tersebut Anies memutuskan upah
minimum di Jakarta sebesar Rp4.641.854.
"Menetapkan upah minimum provinsi DKI Jakarta 2022 Rp4.641.854 per bulan," demikian bunyi
diktum kesatu dari Keputusan Gubernur tersebut.
Nilai upah tersebut berlaku sejak 1 Januari 2022 dan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja
kurang dari 1 tahun.
Dalam Kepgub tersebut juga memutuskan agar pengusaha wajib menyusun dan menerapkan
struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan
produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 tahun.
Pada diktum ketiga, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari nilai yang ditetapkan.
Jika pengusaha membayar upah dari nilai yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan," isi diktum.
140
