Page 145 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

'Termasuk di tahun 2021, sebanyak 12 kasus dalam catatan AJI di mana pelakunya adalah polisi,"
kata Ika menegaskan.
Ika mengatakan reformasi diperlukan untuk menjadikan polri lebih profesional, tidak melakukan
kekerasan dan memproses seluruh kasus kekerasan terhadap jurnalis yang mangkrak di
kepolisian. "Dari 43 kasus kekerasan sepanjang tahun 2021, hanya satu kasus yang pelakunya
diadili di pengadilan," ungkap Ika.

Aparat penegak hukum perlu memastikan orang yang melawan hukum dengan sengaja
menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers dipidana dengan pidana penjara paling lama
dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta rupiah. Hal itu kata dia, seperti yang diatur
dalam Pasal 18 UU Pers dan guna memastikan peristiwa sama tidak terulang kembali.

Pemerintah dan DPR agar menghapus pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan pers
dalam RUU ITE yang akan dibahas setelah masa reses DPR. Surat Presiden (Surpres)
pembahasan RUU ITE dan lampiran naskahnya telah dikirim 16 Desember 2021.
Omnibus Law

AJI Indonesia meminta DPR dan pemerintah untuk membatalkan omnibus law atau UU Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunananya.

"UU itu banyak memberikan kerugian terhadap buruh termasuk jurnalis," ungkap Ika, dilansir
Antara.
Kata dia, jurnalis yang mempunyai peran penting dalam menyampaikan informasi di tengah
pandemi, terancam kehilangan pekerjaan akibat UU tersebut.

Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan perlu meningkatkan pengawasan kepada
perusahaan media untuk memastikan hak-hak pekerja media terpenuhi. AJI mendesak
perusahaan media, untuk bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan pekerja media,
sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk memberikan pendamping kepada jurnalis yang
menjadi korban kekerasan.

"Kami mengingatkan pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan yang disahkan
oleh Dewan Pers, menyebut perusahaan media yang menjadi pihak pertama yang memberikan
perlindungan kepada jurnalis dan keluarga korban kekerasan," jelas Ika.

AJI meminta kepada jurnalis dan pekerja media untuk membentuk atau bergabung dengan
serikat pekerja, baik di perusahaan atau pun lintas perusahaan untuk memperjuangkan haknya.

Kata Ika, kebutuhan untuk berserikat mendesak karena lembaga bantuan hukum seperti LBH
Pers dan YLBHI memiliki keterbatasan untuk memperkuat kerja-kerja advokasi kasus
ketenagakerjaan.

Harian Terbit/Sammy
Caption-SEKJEN AJI Indonesia Ika Ningtyas

144