Page 148 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 148
Adapun keputusan ini sudah sesuai dengan aturan turunan UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Namun, kemudian Anies mengubah dan menaikkan UMP 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp225
ribu.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun
2022 yang menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen tersebut juga telah
diteken oleh Anies pada 16 Desember 2021 lalu.
"Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebesar Rp4.641.854 (empat jutal enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh
empat rupiah) per bulan," tulis Anies di kepgub tersebut.
Angka tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2022 dan berlaku bagi pekerja yang memiliki masa
kerja kurang dari satu tahun.
Anies pun meminta agar aturan ini segera diikuti. Jika tidak, maka ia mengancam akan
menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar.
Dalam siaran persnya, Anies menjelaskan beberapa pertimbangan dilakukannya revisi. Yaitu,
kajian Bank Indonesia yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022
mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen, sehingga inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen
(2-4 persen).
Kemudian, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.
Di sisi lain, meski kenaikan UMP DKI 2022 disambut baik oleh kalangan buruh, namun revisi
tersebut justru menimbulkan kekisruhan di publik.
Keputusan itu diprotes oleh pengusaha, karena dinilai tidak sah lantaran acuannya bukan formula
dalam hitungan PP 36 tahun 2021.
147
