Page 152 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 152
Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta Nurjaman mempertanyakan sanksi yang bakal diberikan oleh
Anies. Pasalnya, dari pemahaman dia, sanksi soal pengupahan upah minimum tak diatur dalam
Keputusan Gubernur, melainkan lewat PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Malah sekarang kalau memang benar Pemda akan mengeluarkan sanksi untuk perusahaan yang
tidak melaksanakan upah minimum versi Keputusan Gubernur 1517, sanksinya bagaimana?
Dasar sanksinya apa?" kata dia pada konferensi pers daring, Kamis (30/12).
Ia menyebut jika aturan yang dipakai adalah PP 36/2021 yang merupakan turunan UU Cipta
Kerja, maka pihaknya tak bakal berani melanggar.
Namun, karena Anies mengeluarkan keputusan gubernur sebelum membalas surat yang
dilayangkan pengusaha, maka ia menyatakan perlawanannya lewat gugatan hukum yang akan
dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam waktu dekat.
"Keputusan Gubernur tidak ada konsiderannya, lalu pakai apa? Jelas tidak semudah memberi
sanksi tapi kalau dasarnya PP Nomor 36, pasti sanksi yang akan keluar, kami paham dan tahu.
Kami menyampaikan ke pengusaha selama PP 36 dipakai jangan coba-coba melanggar," jelas
dia.
Pada kesempatan sama, ia juga meminta Anies untuk mencabut Keputusan Gubernur yang
dikeluarkan pada 16 Desember 2021 tersebut. Dalam beleid Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI
2022 naik 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan pada tahun depan.
Sebelumnya, Anies mengancam bakal mengenakan sanksi bagi pengusaha yang tak patuh revisi
upah minimum provinsi (UMP).
Berdasarkan aturannya, besaran upah itu berlaku bagi pekerja atau buruh yang mempunyai
masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara besaran upah untuk pekerja dengan memiliki
masa kerja lebih dari satu tahun menggunakan ketentuan struktur dan skala upah.
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP," ungkap putusan keempat aturan
tersebut, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (28/12).
Pengusaha yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari besaran UMP 2022 dilarang
mengurangi atau menurunkan pemberian upah kepada pekerja. Bila ada perusahaan yang
melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan dimaksud dalam diktum ketiga, diktum keempat, dan
diktum kelima, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"
terang putusan keenam.
151
