Page 153 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 153
Judul Apindo "Kekeuh" Tolak Keputusan Anies Soal UMP DKI 2022, Tetap
Ajukan Gugatan ke PTUN
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/12/30/180508326/apindo-
kekeuh-tolak-keputusan-anies-soal-ump-dki-2022-tetap-ajukan-
gugatan-ke
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2021-12-30 18:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) tetap menolak
terbitnya Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Ditetapkannya Upah
Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854. Menurut Ketua Dewan
Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Solihin, Kepgub tersebut bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Pengupahan.
APINDO "KEKEUH" TOLAK KEPUTUSAN ANIES SOAL UMP DKI 2022, TETAP AJUKAN
GUGATAN KE PTUN
JAKARTA, - Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo )
tetap menolak terbitnya Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang
Ditetapkannya Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Solihin, Kepgub tersebut
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Pengupahan.
"Keputusan tersebut juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta,
dimana dua dari tiga unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu pengusaha dan pemerintah
merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP No.36 Tahun 2021," katanya dalam
konferensi pers virtual, Kamis (30/12/2021).
Terbitnya Keputusan Gubernur itu maka Apindo DKI kekeuh mengajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebelum terbitnya Kepgub UMP DKI ini, lanjut Solihin, Apindo DKI telah menemui pihak
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberikan teguran kepada kepala daerah
yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama soal pengupahan.
152
