Page 154 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 154
Alasan Apindo DKI adalah akan menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan
perekonomian nasional.
Selain itu, Apindo DKI juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk
memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah, termasuk Anies yang tidak
memahami peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan melemahnya sistem
pemerintahan.
Hal itu menurutnya, telah diamanatkan melalui Undang-Undang (UU) No. 23/2014, Pasal 373
yang mengatur agar pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Kami mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta
2022 sembari menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, dengan tetap mengikuti
Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya Nomor 1395 Tahun 2021," ucap Solihin.
Pada 16 Desember 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meneken serta
menerbitkan Kepgubnya terkait UMP DKI 2022, yang sebelumnya hanya naik 0,85 persen atau
setara Rp 37.749 kini menjadi 5,1 persen (naik Rp 225.000an).
Kenaikan UMP DKI 2022 tersebut menimbulkan pro dan kontra, tentunya didukung oleh para
pekerja namun ditolak oleh para pengusaha.
153
