Page 149 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 149
Judul Apindo Sebut UMP 2022 yang Direvisi Anies Baswedan Tak Sejalan
dengan Rekomendasi Dewan Pengupahan
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013356195/apindo-sebut-
ump-2022-yang-direvisi-anies-baswedan-tak-sejalan-dengan-
rekomendasi-dewan-pengupahan
Jurnalis Amir Faisol
Tanggal 2021-12-30 18:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Solihin (Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) 2 dari 3 unsur
Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu Pengusaha dan Pemerintah merekomendasikan besaran
kenaikan UMP harus sesuai PP No.36 tahun 2021
negative - Solihin (Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Perusahaan yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT dan
diktum KELIMA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai UMP 2022 yang ditetapkan Gubernur DKI
Jakarta, Anies Baswedan tidak sah karena bertentangan dengan PP Nomor 36 Tahun 2021
Tentang Pengupahan. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Solihin
menyebutkan revisi yang ditetapkan Anies Baswedan tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan
Pengupahan DKI Jakarta.
APINDO SEBUT UMP 2022 YANG DIREVISI ANIES BASWEDAN TAK SEJALAN
DENGAN REKOMENDASI DEWAN PENGUPAHAN
Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai UMP 2022 yang ditetapkan Gubernur DKI
Jakarta, Anies Baswedan tidak sah karena bertentangan dengan PP Nomor 36 Tahun 2021
Tentang Pengupahan.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Solihin menyebutkan revisi yang
ditetapkan Anies Baswedan tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
148
