Page 151 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 151
Judul Pengusaha DKI Respons Ancaman Anies soal Sanksi Tak Patuh Revisi
UMP
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211230180028-92-
740724/pengusaha-dki-respons-ancaman-anies-soal-sanksi-tak-patuh-
revisi-ump
Jurnalis Kamis, 30 Dec 2021 18:08 WIB
Tanggal 2021-12-30 18:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta) Malah sekarang kalau memang benar
Pemda akan mengeluarkan sanksi untuk perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum
versi Keputusan Gubernur 1517, sanksinya bagaimana? Dasar sanksinya apa?
negative - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta) Keputusan Gubernur tidak ada
konsiderannya, lalu pakai apa? Jelas tidak semudah memberi sanksi tapi kalau dasarnya PP
Nomor 36, pasti sanksi yang akan keluar, kami paham dan tahu. Kami menyampaikan ke
pengusaha selama PP 36 dipakai jangan coba-coba melanggar
negative - Nurjaman (Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta) Pengusaha dilarang membayar upah
lebih rendah dari UMP
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) DKI Jakarta merespons ancaman Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan terkait sanksi kepada pengusaha yang tidak mengikuti revisi upah minimum
provinsi ( UMP ) yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021.
Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta Nurjaman mempertanyakan sanksi yang bakal diberikan oleh
Anies. Pasalnya, dari pemahaman dia, sanksi soal pengupahan upah minimum tak diatur dalam
Keputusan Gubernur, melainkan lewat PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
PENGUSAHA DKI RESPONS ANCAMAN ANIES SOAL SANKSI TAK PATUH REVISI UMP
Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) DKI Jakarta merespons ancaman Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan terkait sanksi kepada pengusaha yang tidak mengikuti revisi upah minimum
provinsi ( UMP ) yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021.
150
