Page 155 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 155
Judul Kecewa dengan Revisi UMP, Pengusaha Pastikan Bakal Tetap Gugat
Anies ke PTUN
Nama Media kumparan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/kecewa-dengan-revisi-ump-
pengusaha-pastikan-bakal-tetap-gugat-anies-ke-ptun-1xD9iyjqcKf
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-30 18:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi ( UMP )
dipastikan bakal berujung ke jalur hukum. Para pengusaha ibu kota yang tergabung dalam
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menegaskan akan tetap menggugat Surat
Keputusan Gubernur Nomor 1517 tersebut.
KECEWA DENGAN REVISI UMP, PENGUSAHA PASTIKAN BAKAL TETAP GUGAT
ANIES KE PTUN
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi ( UMP )
dipastikan bakal berujung ke jalur hukum. Para pengusaha ibu kota yang tergabung dalam
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menegaskan akan tetap menggugat Surat
Keputusan Gubernur Nomor 1517 tersebut.
"Selain langkah-langkah yang sudah kami sampaikan, kami akan melakukan upaya hukum ke
Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN )," ujar Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta dalam virtual
conference, Kamis (30/12).
Nurjaman memastikan langkah hukum ini bakal dilakukan secepatnya. Kendati begitu, dia tidak
merinci kapan pastinya gugatan akan didaftarkan. Sembari akan melakukan langkah hukum,
para pengusaha juga telah berkirim surat kepada Anies. Bahkan ini merupakan kali kedua mereka
mengirimkan surat agar UMP mengikuti aturan Kementerian Ketenagakerjaan.
Nurjaman menyebut paling tidak ada dua alasan pihaknya tidak bisa menerima SK terbaru yang
diterbitkan Anies. Pertama, aturan tersebut dinilai bertentangan dengan regulasi yang ada.
Kedua, SK tersebut juga tidak sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta hasil
sidang 15 November. Sidang tersebut, kata Nurjaman, diikuti perwakilan buruh, pengusaha, dan
Kemnaker. "Saat itu, unsur pemerintah dan unsur dunia usaha sepakat mematuhi aturan formula
upah minimum DKI Jakarta 2022 memakai formula PP Nomor 36 Tahun 2021," pungkas
Nurjaman.
154
