Page 159 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 159

Nurjaman mengatakan, kebijakan kenaikan UMP sebesar 5,1% tersebut bertentangan dengan
              PP  Nomor  36  Tahun  2021.  Aturan  tersebut  menjadi  patokan  resmi  pemerintah  mengenai
              pengupahan.

              Keputusan Anies merevisi kenaikan upah juga telah melewati batas waktu penerbitan UMP 2022
              pada 21 November 2021.

              "Kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum ke PTUN dalam waktu dekat," kata Nurjaman.

              Dia menjelaskan kebijakan baru Gubernur Anies juga tidak sesuai dengan rekomendasi dewan
              pengupahan DKI Jakarta yang terdiri dari pengusaha, perwakilan serikat pekerja dan perwakilan
              pemerintah.

              Berdasarkan hasil sidang tersebut, pengusaha dan pemerintah sepakat untuk menentukan UMP
              DKI Jakarta 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021.
              "Kami  juga  menyampaikan  kepada  teman-teman  pengusaha  untuk  menunggu  informasi  dari
              kami mengenai pelaksanaan aturan baru tersebut. Kami juga mohon kepada pak Gubernur untuk
              mencabut SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517, dan berlakukan kembali SK Gubernur Nomor
              1395," ujarnya.

              Untuk  saat  ini,  Apindo  mengimbau  kepada  seluruh  perusahaan  di  Jakarta  untuk  tidak
              menerapkan  revisi  UMP  DKI  Jakarta  2022  sembari  menunggu  Keputusan  PTUN  berkekuatan
              hukum tetap.
              Pengusaha di minta untuk menetapkan upah dengan tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI
              Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021.

              Apindo juga meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan teguran kepada
              Kepala Daerah yang telah melawan hukum regulasi Ketenagakerjaan, terutama pengupahan.

              Pasalnya,  hal  tersebut  berpotensi  menimbulkan  iklim  tidak  kondusif  bagi  dunia  usaha  dan
              perekonomian nasional.

              Sebagai  catatan,  Pemerintah  telah  menetapkan  rata-rata  kenaikan  Upah  Minimum  Provinsi
              (UMP)  nasional  pada  2022  sebesar  1,09%.  Kenaikan  UMP  tahun  2022  dihitung  berdasarkan
              formula baru yang diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.
              Dalam beberapa kesempatan, Anies mengatakan formula kenaikan UMP tersebut tidak cocok
              diterapkan di Jakarta.

              Revisi  kenaikan  upah  di  Jakarta  ditetapkan  berdasarkan  kajian  Bank  Indonesia.  BI  meramal
              pertumbuhan ekonomi RI 2022 mencapai 4,7%-5,5%. Adapun inflasi akan berada di rentang 2-
              4%.


















                                                           158
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164