Page 163 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

tersebut terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2022 sebesar Rp4.641.854,
setara dengan kenaikan 5,1%.
"Merespons terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021, Apindo DKI Jakarta akan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Pemprov DKI Jakarta,"
kata Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Solihin, dalam keterangan
resminya, Kamis (30/12).

Gugatan ini lantaran revisi UMP dari semula naik 0,85% menjadi 5,1% dalam Kepgub tersebut
dinilai tidak sah. Lantaran penetapan UMP dalam regulasi terbaru tersebut tidak sesuai dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Keputusan tersebut juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
Dua dari tiga unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu pengusaha dan pemerintah
merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021," tegas
Solihin.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan kalangan pengusaha
sudah setuju terhadap kajian Pemprov DKI untuk merevisi kenaikan UMP 2022. Pihaknya sudah
melakukan kajian bersama berbagai pihak dan mengaku umumnya para pengusaha tak
keberatan atas revisi upah minimum provinsi (UMP) 2022.
"Waktu rapat sebelumnya, sebetulnya pengusaha tidak keberatan naik sampai angka 5%.
Makanya akhirnya pemprov memutuskan ada kenaikan sampai 5,1%," kata pria yang akrab
disapa Ariza itu di Balai Kota, Selasa (21/12).

Ia pun berharap seluruh pihak dapat menerima keputusan ini sebagai solusi atas permasalahan
UMP di Ibukota. Pengusaha diharapkan memahami kondisi. Keputusan ini dinilai sebagai
keputusan yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak. "Jadi ini yang kami rasa ini
memberi rasa keadilan bagi semua," ujarnya. (OL-14)

162