Page 166 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 166
Judul Apindo Tolak Keras Keputusan Gubernur Anies Naikkan UMP Sebesar
5,1 Persen
Nama Media kbr.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kbr.id/nasional/12-2021/apindo_tolak_keras_keputusan_
gubernur_anies_naikkan_ump_sebesar_5_1_persen/107236.html
Jurnalis
Tanggal 2021-12-30 17:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan akan tetap menolak Keputusan Gubernur
(Kepgub) DKI Jakarta No.1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum tahun 2022. Beleid yang
diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) DKI Jakarta naik sebesar 5,1 persen atau menjadi Rp4,64 juta per bulan di awal tahun
ini.
APINDO TOLAK KERAS KEPUTUSAN GUBERNUR ANIES NAIKKAN UMP SEBESAR 5,1
PERSEN
KBR, Jakarta — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan akan tetap menolak
Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta No.1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum tahun
2022.
Beleid yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu menetapkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta naik sebesar 5,1 persen atau menjadi Rp4,64 juta per bulan
di awal tahun ini.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, Kepgub
No.1517/2021 tersebut tidak memiliki sandaran hukum yang jelas dan berbenturan dengan
Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Anies juga telah mencabut Kepgub No1395 Tahun 2021 tentang UMP DKI 2022. Dia
mempertanyakan landasan hukum yang digunakan Anies dalam menerbitkan keputusan itu dan
melakukan revisi atas aturan sebelumnya.
"Kenapa Pak Anies menetapkan yang sudah benar direvisi menjadi tidak benar? itu satu alasan
kami keberatan. Kepgub 1517 ini tidak ada sandaran hukum. Sandaran aturannya ke mana.
Karena yang ditetapkan mengenai upah itu aturannya PP 36, termasuk UMP. Nah, di Kepgub
yang sekarang tidak ada cantolan hukumnya. Ada nggak yang mencantumkan terkait PP 36?
165
