Page 167 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 167
tidak ada satu konsideran pun dalam Kepgub 1517 yang sekarang itu kepada PP No.36. Padahal
yang ditetapkan UMP. Ini yang sangat kami keberatan," kata Nurjaman saat dihubungi KBR
melalui sambungan telepon, Kamis (30/12/2021).
Menurut Nurjaman, sebagai pemerintah, Anies seharusnya mengawal dan menjaga berjalannya
regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bukan justru melanggarnya.
Apalagi, Anies mengancam akan memberikan sanksi bagi pengusaha yang melanggar revisi UMP
2022 yang naik sebesar 5,1 persen itu.
"Sudah ada aturan tapi kenapa tidak dipakai. Aturan itu punya siapa. Pak Anies kan sebagai
regulator. Ada aturan mestinya pemerintah itu mengawal regulasi dan sistem. Jangan kami yang
seolah sekarang ini mengawal aturan, pemerintah yang melanggar aturan. Itu terbalik. Kenapa?
Kami kan objek daripada regulasi, objek dari Pp 36. Kami mengawal PP 36, dari pemerintah
sendiri melanggar PP 36 ini yang menjadi concern kami dari Apindo untuk melakukan sesuatu
yang baik pada anggota dan pengusaha karena tidak sesuai regulasi," ujar dia.
Nurjaman mengatakan, ketetapan yang digaungkan oleh Anies tersebut berdampak besar
terhadap sejumlah wilayah, utamanya di kota-kota besar.
Apalagi, Jakarta masih dipandang sebagai barometer nasional. Dia menuturkan, saat ini
mayoritas buruh di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur sudah mulai angkat suara meminta
porsi besaran kenaikan upah minimum yang sama seperti di Jakarta.
Nurjaman mengatakan eputusan Anies tersebut membuat situasi pengusaha semakin runyam
setelah adanya aturan penetapan UMP sebesar 5,1 persen yang tertuang dalam Keputusan
Kepala Dinas (Kepdin) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta.
"Lalu Kepgub lagi ada aturan yang diadakan oleh Kepdis, keputusan Kepala Dinas. Makin runyam
lagi ini urusan, makin nggak bener lagi aturan. Masa sekali ber-Kepgub mesti diatur lagi oleh
Kepdis. Ini yang saya masih dalam perbincangan dan diskusi terkait permasalahan tersebut,"
tambahnya.
Ke depan, lanjutnya, Apindo akan menempuh sejumlah langkah sebagai aksi penolakan terhadap
keputusan Gubernur DKI Jakarta menaikkan UMP sebesar 5,1 persen itu. Saat ini, katanya,
Apindo berupaya berdiskusi dengan pemerintah untuk mengambil solusi dan tindakan yang tepat
terhadap keputusan itu.
Editor: Agus Luqman
166
