Page 136 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 136
APINDO TAK MASALAH JIKA ADA PENGUSAHA IKUT KENAIKAN UMP KEPUTUSAN
GUBERNUR ANIES
Kepala Bidang Pengupahan dan Jamsos DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Nurjaman
tak masalah jika ada pengusaha yang ingin menerapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
tahun 2022 mengikuti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, dengan
catatan perusahaan mampu melakukan kewajiban pembayaran.
"Ada pengusaha setuju terhadap kenaikan upah, bagi kami secara korporasi silahkan. Jangankan
naik 5 persen, 1000 persen juga silakan selama mereka mampu," ujarnya dalam konpers virtual,
Kamis (30/12).
Meski begitu, dia menyebut, jika penetapan UMP 2022 yang diteken Gubernur Anies telah
melanggar ketentuan yang berlaku. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27
mengenai Upah minimum provinsi.
Selain itu, Apindo menilai penetapan UMP 2022 oleh Pemprov DKI Jakarta dilakukan secara
sepihak. Ini lantaran tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI
Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha
(pengusaha).
Untuk itu, dia mengimbau kepada para pengusaha agar tidak gegabah mengadopsi kenaikan
UMP versi Gubernur Anies. Mengingat, Apindo dalam waktu dekat akan melayangkan gugatan
ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menolak kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1
persen.
"Jadi, jangan coba-coba naikkan 5 persen jika tidak sesuai ketentuan," tutupnya.
2 dari 2 halaman Tempuh Jalur Hukum Kepala Bidang Pengupahan dan Jamsos DPP Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Nurjaman menyatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum
dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menentang
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menaikkan UMP Jakarta 2022
sebesar 5,1 persen. "Kami sampaikan bahwa Apindo akan melakukan upaya-upaya hukum,
termasuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara ya terkait UMP," ujarnya dalam konpers virtual,
Kamis (30/12).
Nurjaman menyatakan, gugatan tersebut dilakukan lantaran Gubernur Anies telah melanggar
regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan
pasal 27 mengenai Upah minimum propinsi.
"Jadi, InsyaAllah dalam waktu dekat kami akan melakukan upaya hukum melalui PTUN,"
tekannya.
Adapun, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyatakan, Pemprov DKI Jakarta secara
sepihak melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha,
khususnya Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai
unsur dunia usaha (pengusaha).
Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut maka upaya untuk mengembalikan prinsip Upah
Minimum sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS atau Social Safety Net) bagi pekerja pemula tanpa
pengalaman tidak terwujud dan kembali menjadi Upah Rata-rata sehingga penerapan Struktur
135
