Page 128 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 128
Judul Pengusaha Segera Gugat Keputusan Anies soal Revisi UMP DKI 2022
Nama Media bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20211230/12/1483753/pengusaha-
segera-gugat-keputusan-anies-soal-revisi-ump-dki-2022
Jurnalis Iim Fathimah Timorria
Tanggal 2021-12-30 18:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta akan melayangkan gugatan atas keputusan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta
2022. Keputusan Anies dinilai telah melanggar regulasi penetapan UMP yang telah berlaku.
PENGUSAHA SEGERA GUGAT KEPUTUSAN ANIES SOAL REVISI UMP DKI 2022
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta akan melayangkan gugatan atas
keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi upah minimum provinsi (UMP)
DKI Jakarta 2022. Keputusan Anies dinilai telah melanggar regulasi penetapan UMP yang telah
berlaku.
"Merespons terbitnya Keputusan Gubernur No. 1517/2021, Apindo DKI Jakarta akan mengajukan
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pemprov DKI Jakarta," kata Ketua DPP
Apindo DKI Jakarta Solihin, Kamis (30/12/2021).
Keputusan Gubernur No. 1517/2021 secara resmi mengubah besaran kenaikan UMP 2022 DKI
Jakarta, dari yang mulanya hanya 0,85 persen atau setara Rp37.749 menjadi 5,1 persen atau
naik Rp225.667 sehingga menjadi Rp4.641.854.
Apindo DKI Jakarta menilai besaran kenaikan ini tidak sah karena tidak sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan. Ketetapan kenaikan upah juga telah
melampaui batas waktu penetapan yang telah ditentukan sebelumnya.
"Keputusan tersebut juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, di
mana 2 dari 3 unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu pengusaha dan pemerintah
merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP No. 36/2021," tambah Solihin.
Apindo juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan teguran kepada kepala
daerah yang telah mengeluarkan kebijakan yang tak sejalan dengan regulasi ketenagakerjaan,
127
