Page 237 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 237
"Semoga ini menjadi kemaslahatan bagi buruh dan pengusaha dan kondusivitas kebangkitan
ekonomi 2022," tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau seluruh perusahaan untuk menerapkan
struktur pengupahan berdasarkan skala, sehingga pekerja mendapatkan gaji yang layak sesuai
masa kerjanya.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pemerintah terus
mendorong implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.
“Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan,” kata Putri seperti dikutip dari laman
resmi Kemenaker, Jumat (24/12/2021).
Indah menyampaikan, seluruh kepada daerah harus menetapkan upah minimum berdasarkan
PP No 36 Tahun 2021.
Kemenaker bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker)
Provinsi se-Indonesia, siap untuk mengawal pelaksanaan pengupahan pada 2022 berdasarkan
ketentuan tersebut.
“Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama,” ujar Putri.
Di sisi lain, dinas ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan
pekerja/buruh. Bahwa upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net atau jaringan pengaman
yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan.
Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur
dan skala upah.
Apabila terjadi perselisihan mengenai pengupahan, Putri meminta dinas ketenagakerjaan untuk
mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit maupun tripartit.
“Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan,” ucapnya.
Dinas terkait juga akan membina perusahaan dan pengusaha yang melanggar ketentuan
pengupahan.
Jika pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai yang
diharapkan, akan dilakukan pengawasan teknis.
Pengawasan teknis meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang
sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis
melalui review, monitoring, dan evaluasi.
Jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis
selanjutnya berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus atau/investigatif.
“Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,” tutur Putri.
236
