Page 266 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021

membutuhkan RUU tersebut agar segera disahkan untuk mencegah dan menangani pelecehan
seksual di tempat kerja.
Menurutnya pelecehan dan kekerasan seksual bersifat lintas kelas, lintas profesi, lintas budaya,
lintas agama bahkan lintas benua.

"Bisa terjadi kapan pun, di mana pun, di dunia nyata atau di dunia maya (online)," katanya.

"Saya yakin DPR pasti mendengar aspirasi ini, apalagi kalau pekerja seni sepakat menghentikan
kekerasan seksual karena dalam kondisi darurat," katanya.
Menaker menambahkan, pelecehan/kekerasan seksual jelas mengurangi produktivitas di dunia
kerja, yang berdampak mengganggu team work/kerja sama dalam bekerja, pekerja kehilangan
rasa percaya diri untuk berkreasi dan berkarya, pekerja mengalami gangguan kesehatan mental
dan fisik; serta hilangnya loyalitas dan dedikasi pada profesi.
Sementara Sekjen PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik
Indonesia), Johny Maukar, mendukung Menaker Ida Fauziyah agar RUU PKS yang tak kunjung,
segera disahkan menjadi UU.

"Melalui UU PKS diyakini akan ada aturan anti kekerasan secara fisik maupun psikis serta seksual.
Kami berharap nanti dicanangkan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin, " imbuhnya.

Sedangkan Muhaimin Iskandar menyatakan RUU PKS yang merupakan inisiatif DPR ini akan
disahkan di gedung parlemen Senayan. "Awal Januari 2022, Insyaallah akan diketok palu RUU
PKS ini," kata Muhaimin.

(fbn).

265