Page 261 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 261

Judul               Pengusaha Akhirnya Terima Keputusan Anies Naikkan UMP DKI
                Nama Media          eramuslim.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.eramuslim.com/berita/nasional/pengusaha-akhirnya-
                                    terima-keputusan-anies-naikkan-ump-dki.htm
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-30 10:10:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin)  DKI  Jakarta  menerima  keputusan gubernur  DKI  Jakarta
              terkait  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  yang  dinaikkan  sebesar  5,1  persen.  Untuk  diketahui,
              kebijakan UMP ini sudah ditetapkan lewat Keputusan Gubernur DKI dengan besaran Rp4.641.854
              per bulan.



              PENGUSAHA AKHIRNYA TERIMA KEPUTUSAN ANIES NAIKKAN UMP DKI

              Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin)  DKI  Jakarta  menerima  keputusan gubernur  DKI  Jakarta
              terkait  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  yang  dinaikkan  sebesar  5,1  persen.  Untuk  diketahui,
              kebijakan UMP ini sudah ditetapkan lewat Keputusan Gubernur DKI dengan besaran Rp4.641.854
              per bulan.

              Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi menjelaskan, pihaknya menerima keputusan UMP
              2022 dari Pemprov DKI tersebut dengan syarat.

              “Iya kita menerima itu,” kata Diana dilansir VIVA.co.id, Senin 27 Desember 2021 lalu.

              Dia menjelaskan, Kadin DKI menekankan harus ada turunan dari Pergub tersebut berbentuk
              Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja (SK Disnaker) yang mengatur terkait ruang bagi pengusaha
              yang  belum  mampu  agar  bisa  mengajukan  kelonggaran  dengan  menggunakan  aturan
              sebelumnya.

              Hal ini sudah sesuai dengan pembahasan kalangan pengusaha dengan Pemerintah Provinsi DKI
              Jakarta.

              “Pergub yang baru akan ada turunannya yaitu SK Disnaker, yang isinya apabila ada perusahaan
              yang  tidak  dapat  mengikuti  Pergub  revisi  maka  diperbolehkan  mengacu  kepada  Pergub
              1395/2021,” ujarnya.

              Saat  awal  direvisi,  Diana  bercerita  pihaknya  juga  sempat  mempertanyakan  hal  ini  kepada
              Gubernur DKI Anies Baswedan kenapa harus ada revisi lagi. Pihak pengusaha, lanjut Diana,
                                                           260
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266