Page 264 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 264
"Sambil menunggu disahkannya UU Penghapusan Kekerasan Seksual ( PKS ), Kapolri dan
jajarannya untuk menegakkan hukum secara represif di dalam kekerasan seksual. Tanpa
menunggu UU Kekerasan Seksual, Polri punya tanggungjawab untuk mengatasi dan menangani
kekerasan seksual yang sudah sampai kondisi darurat. Saya serukan Kapolri dan jajaran
mengambil langkah represif untuk mengatasi tindakan kekerasan seksual," ujarnya, dikutip
Kamis (30/12).
Cak Imin optimistis pada Januari bulan depan RUU TPKS sudah bisa disahkan. Da meminta
pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Kementerian Sosial untuk segera
menuntaskan RUU PKS ini.
"Ada dua kepentingan yang kita tunggu, kepentingan perlindungan korban dan tumbuhnya
kekerasan di berbagai tempat, terutama di tempat kerja. Kedua, bahwa undang-undang ini
adalah kekuatan represif yang memberikan tindakan represif kepada pelaku kekerasan seksual,"
tuturnya.
Cak Imin menuturkan, kesadaran dan kepedulian warga terhadap kasus-kasus kekerasan seksual
di lingkungan masing-masing sangat diperlukan. Dia mencontohkan kasus kekerasan seksual
guru ngaji di Cibiru Bandung terhadap belasan santrinya terlalu lama dibiarkan karena kurang
adanya kesadaran bersama masyarakat sekitar.
"Kita semua punya tanggung jawab responsif untuk lingkungan kita semua," kata Ketum PKB
itu.
[ray].
263
