Page 262 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 262
kemudian mendapat penjelasan terkait pertimbangan menaikkan UMP di luar ketetapan yang
sudah diputuskan di awal.
“Jadi kita menerima itu dengan catatan bahwa akan ada turunan pergub (SK Disnaker),”
tegasnya.
Dalam SK Kadisnaker DKI itu, Diana melanjutkan, akan diatur tentang tidak akan ada sanksi bagi
perusahaan yang belum mampu menaikkan 5,1 persen seperti dalam pergub. Sebab masih
banyak perusahaan yang kinerjanya belum pulih akibat pandemi.
“Apabila perusahaan yang belum mampu untuk menaikkan sesuai dengan Pergub yang sudah
direvisi maka tidak akan ada sanksi untuk itu dan bisa mengikuti pergub yang terdahulu,”
paparnya.
Diana memperkirakan, memang akan banyak pengusaha anggota Kadin DKI Jakarta akan
memanfaatkan kelonggaran dan mengikuti Pergub sebelumnya. “Melihat bagaimana teriaknya
anggota, banyak anggota yang mengikuti Pergub sebelumnya,” imbuhnya.
Diana mengakui, beberapa pengusaha memang akan agak sulit menerima angka baru 5,1 persen
itu. Khususnya pengusaha yang benar-benar mengalami kesulitan saat pandemi seperti UMKM
yang baru memulai usaha dan perusahaan yang telah banyak merumahkan atau memangkas
karyawan.
“Kita memberi kelonggaran bagi teman teman yang UMKM memulai lagi untuk merekrut kembali
karyawan yang kemarin dirumahkan,” tuturnya.(konfrontasi)
261
