Page 190 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021

DEWAN PENGUPAHAN SIAPKAN FORMULA UPAH MINIMUM 2022

Pemerintah dan Dewan Pengupahan Nasional telah memulai pembicaraan tentang upah
minimum tahun 2022. Formula upah minimum 2022 akan mengacu pada aturan turunan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz Wuhadji, mengatakan sedang mengkaji
UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Tim
kerja sudah menyiapkan simulasi upah minimum," ujar dia, kemarin.

Dewan Pengupahan, menurut Adi, masih menunggu indikator ekonomi makro yang bakal dirilis
oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 22 September lalu, kata dia, Dewan telah mensosialisasi
persiapan penetapan upah minimum 2022 di hadapan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional
(LKS Tripnas).

Adi tidak menutup kemungkinan akan ada penolakan dalam pembahasan upah minimum 2022
yang mulai dibahas oleh pemerintah. Dia mengaku sudah mewanti-wanti pemerintah untuk
melakukan komunikasi, koordinasi, dan sosialisasi guna membahas isi PP Nomor 36 Tahun 2021.
Dengan begitu, kata dia, implementasi dan simulasi formula upah minimum tahun depan bisa
diterima bersama.

Penetapan upah minimum tahun depan mengacu pada kondisi perekonomian makro. Hal itu,
kata adi, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan upah minimum antarwilayah.
Penghitungannya menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Apabila BPS sudah
mengumumkan indikator ekonomi makro pada 15 Oktober, Dewan Pengupahan sudah memiliki
estimasi.

"Nilai upahnya nanti akan sangat bergantung pada nilai inflasi atau pertumbuhan ekonomi,
diambil yang paling tinggi yang mana untuk penggaliannya. Penghitungannya juga berdasarkan
indikator wilayah masing-masing," tutur Adi.
Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Ketua LKS Tripnas, Ida Fauziyah, mengatakan sosialisasi
persiapan penetapan upah minimum 2022 bertujuan agar setiap anggota LKS Tripnas mendapat
informasi mengenai perubahan formula penetapan upah minimum yang baru. Menurut dia,
penetapan upah pada prinsipnya dilakukan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang
berkeadilan, tapi tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian
nasional.

"Jadi, sebenarnya ada tiga sisi itu harus terjawab dalam sistem pengupahan nasional. Tak hanya
berpikir kesejahteraan pekerja atau buruh, tapi juga berpikir atau memperhatikan kemampuan
perusahaan dan kondisi perekonomian nasional," kata Ida.

Namun Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia),
Mirah Sumirat, menilai kebijakan pengupahan yang tercantum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021
atau aturan turunan UU Cipta Kerja akan merugikan buruh. Pasalnya, kata dia, formula
penghitungan upah tak lagi menggunakan komponen kebutuhan hidup layak (KHL), melainkan
hanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah.

Sebagai anggota Dewan Pengupahan Nasional, ia juga menilai komponen KHL sangat diperlukan
karena variabelnya sangat bervariasi. Karena itu, perubahan kuantitas pada sejumlah item KHL
sering terjadi untuk menyesuaikan kebutuhan pekerja. Dengan formulasi tersebut, Mirah menilai
upah yang bakal diterima oleh pekerja akan lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

"Berdasarkan prediksi dan analisis kami, penetapan upah minimum ini bisa dipastikan lebih kecil,
baik dari sisi angka maupun kualitas," kata Mirah. Dengan kondisi pandemi Covid-19 dan

189