Page 199 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021
P. 199
EVALUASI PENYALURAN BSU, KEMNAKER TEMUKAN LIMA MASALAH UTAMA INI
Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2021 yang sudah memasuki tahap kelima
dievaluasi pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah
Anggoro Putri menjelaskan, evaluasi yang dilakukan terkait data penerima BSU, mekanisme
penyaluran, kendala, dan kemungkinan perluasan cakupan wilayah penerima, serta percepatan
penyaluran BSU Tahun 2021.
"Evaluasi ini penting untuk meningkatkan prosentase penerima BSU tahun 2021 dan
meningkatkan kualitas program BSU," kata Indah dalam keterangan tertulis yang diterima
redaksi, Jumat (24/9).
Indah mengatakan, sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, pada
penyaluran BSU tahun 2021 ini Kemnaker hanya menyalurkan BSU lewat rekening himpunan
bank milik negara (Himbara). Sehingga pekerja yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi,
namun tak memiliki rekening Himbara, akan dibukakan rekening baru secara kolektif (burekol).
Indah menegaskan, total data calon penerima BSU yang dikirimkan BPJSTK sebanyak 7.748.630
calon penerima. Setelah melalui proses pemadanan data, BSU telah disalurkan sebanyak
4.911.200 orang penerima.
"Total dana yang telah disalurkan hingga saat ini per24 September, sebesar
Rp4.911.200.000.000 (Rp 4,9 Triliun), yang terdiri dari rekening existingBank Himbara dan
burekol," paparnya.
Ditegaskan Indah, dalam penyaluran BSU melalui rekening Himbara selama ini juga ditemukan
berbagai permasalahan. Yakni komunikasi antar Bank di kantor pusat dan kantor cabang yang
tidak sinkron, dan berakibat proses aktivasi tak bisa dilakukan secara cepat.
"Kedua, terbatasnya sumber daya Bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif,"
katanya.
Selain itu, Indah juga menyebutkan masalah yang ketiga yaitu gagal salur untuk rekening
existingmeski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh bank sebelum ditetapkan sebagai
penerima BSU oleh KPA.
Kemudian masalah yang keempat, lanjut Indah, kurangnya diseminasi Bank kepada pekerja
penerima BSU mengenai mekanisme penyaluran BSU. Adapun masalah kelima, perusahaan
menolak menerima dana BSU untuk pekerja karena kurangnya sosialisasi kriteria penerima BSU.
"Keenam, lemahnya koordinasi dan sosialisasi antara BPJS TK Pusat dengan kantor cabang dan
BPJS TK dengan Bank Himbara dalam pelaksanaan penyaluran BSU," imbuhnya.
Indah menambahkan, seluruh permasalahan yang dievaluasi berasal dari pengaduan masyarakat
ke PHI melalui media sosial maupun pesan jaringan pribadi.
"Tim PHI berpandangan pengaduan masyarakat ini harus memperoleh perhatian serius untuk
ditindaklanjuti," pungkasnya. []
198
