Page 203 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 SEPTEMBER 2021

"Evaluasi ini penting untuk meningkatkan persentase penerima BSU tahun 2021 dan
meningkatkan kualitas program BSU," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangan tertulis, Jumat
(24/9/2021).

Indah menambahkan, sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, BSU tahun 2021 ini hanya
menyalurkan BSU lewat rekening Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Dengan begitu,
pekerja yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi, namun tak memiliki rekening HIMBARA,
akan dibukakan rekening baru secara kolektif.

Lebih lanjut, Indah menegaskan, total data calon penerima BSU yang dikirimkan BPJSTK
mencapai 7.748.630 calon penerima. Setelah melalui proses pemadanan data, BSU telah
disalurkan sebanyak 4.911.200 orang penerima.

"Total dana yang telah disalurkan hingga saat ini per-24 September, sebesar Rp 4,9 triliun, yang
terdiri dari rekening existing Bank Himbara dan burekol," tambah Indah.
Selain itu, dalam penyaluran BSU melalui rekening HIMBARA selama ini, Indah menuturkan
penyaluran tersebut juga tidak lepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan pertama,
komunikasi antar Bank di kantor pusat dan kantor cabang yang tidak sinkron telah
mengakibatkan proses aktivasi tak bisa dilakukan secara cepat.
"Kedua, terbatasnya sumber daya Bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif,"
tambah Indah.

Ketiga, gagal salur untuk rekening eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh
bank sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Keempat, kurangnya diseminasi Bank kepada pekerja penerima BSU mengenai mekanisme
penyaluran BSU. Kelima, perusahaan menolak menerima dana BSU untuk pekerja karena
kurangnya sosialisasi kriteria penerima BSU.
"Dan keenam, lemahnya koordinasi dan sosialisasi antara BPJS TK Pusat dengan kantor cabang
dan BPJS TK dengan Bank Himbara dalam pelaksanaan penyaluran BSU," pungkas Indah.

Indah menuturkan, seluruh permasalahan yang dievaluasi berasal dari pengaduan masyarakat
ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) melalui media sosial maupun pesan jaringan pribadi.
Menurutnya, tim PHI berpandangan pengaduan masyarakat ini harus memperoleh perhatian
serius untuk ditindaklanjuti.

202