Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2019
P. 48
Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak
pekerja untuk memperoleh kesejahteraan, yang bunyinya, "Setiap orang, baik pria
maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat
kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat
menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya." Selain itu, dalam Pasal 88 ayat
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ayat (1) menyatakan,
"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa
untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
Selanjutnya ayat (3) mengatur rinci kebijakan pengupahan yang melindungi
pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi: upah minimum,
upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk
kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena
menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah dan
denda dan potongan upah.
Jaminan sosial kesehatan pekerja dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan merupakan
hal penting yang disiapkan awal oleh perusahaan. Persoalan ketiadaan jaminan bagi
pekerja akan muncul saat telah terjadi suatu peristiwa kecelakaan kerja,
sebagaimana peristiwa di Kosambi Tangerang dan Langkat Sumatera Utara.
Faktanya tidak semua pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tentu
berkaitan dengan kesemrawutan sistem pengupahan.
Selain karena tidak dijelaskan dalam wujud kontrak kerja, penyebab lain adalah
pengawasan yang kurang dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Daerah. Sejatinya
Disnaker merupakan instansi teknis yang berwenang mengawasi operasional
perusahaan dan pelaksanaan perlindungan kerja di perusahaan.
Hal lain yang sangat miris yakni tindakan perusahaan dalam mempekerjakan anak.
Merujuk pada Pasal 68 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pada pasal berikutnya,
larangan itu dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas)
tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan
sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial
(Pasal 69 ayat 1).
Salah satu temuan pelanggaran Tim Pengawas Kementerian Ketenagakerjaan
adalah perusahaan mempekerjakan anak atas nama Rina berusia 15 tahun dan turut
Page 47 of 105.
