Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2019
P. 49
menjadi korban. ( Pabrik Korek Kebakaran, Menaker Usut 6 Pelanggaran , detikcom
, 25 Juni 2019).
Menghentikan Pelanggaran Bercermin pada peristiwa ledakan pabrik di Kosambi
Tangerang dan kebakaran Langkat Sumatera Utara, puluhan nyawa pekerja
melayang di tempat mereka mencari penghidupan dan pola tindakan pelanggaran
yang dilakukan perusahaan tidak jauh berbeda. Penanganan permasalahan oleh
aparatur pemerintah juga memiliki kesamaan pola, seperti proses penegakan hukum
oleh kepolisian, serta pengawasan pasca peristiwa oleh Kementerian
Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan Pemda.
Perlu pola pikir baru terhadap permasalahan tersebut agar cara bertindak dari
pemangku kepentingan terutama instansi pemerintah dan perusahaan dapat betul-
betul menghentikan pelanggaran dan pengabaian HAM dalam lingkup
ketenagakerjaan. Peristiwa kecelakaan kerja hingga jatuhnya korban bukan saja
perkara pidana ataupun perdata; pertanggungjawabannya bisa materi atau
hukuman badan terhadap orang yang melakukan pidana.
Pelanggaran HAM diduga terjadi pada kedua peristiwa tersebut ataupun peristiwa
lain yang serupa polanya. Dalam konteks penegakan dan pemenuhan HAM,
pemerintah baik pusat dan daerah wajib dan bertanggung jawab dalam pemenuhan
dan penegakan hak asasi tiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
71 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Instansi pemerintah yang terkait dengan persoalan tentu diharapkan dapat
mengawasi bagaimana implementasi regulasi ketenagakerjaan menyangkut hak-hak
ketenagakerjaan. Dan, memaksa perusahaan untuk menaati setiap aturan
ketenagakerjaan agar tidak ada lagi korban jiwa dari kecelakaan kerja, eksploitasi
anak, dan pelanggaran sistem pengupahan. Menghentikan pelanggaran, awal mula
penegakan hak asasi manusia!
Penulis: Wahyu Pratama Tamba staf senior Komnas HAM Subkomisi Penegakan HAM
Bagian Pemantauan dan Penyelidikan (mmu/mmu)
Page 48 of 105.
