Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2019

Saat terjadi peristiwa darurat (emergency) , para pekerja tidak dapat
menyelamatkan diri. Bahkan ada upaya pemilik perusahaan untuk menutup rapat
akses pintu gerbang. Akibatnya, saat terjadi peristiwa ledakan atau kebakaran
menyulitkan pihak luar untuk memberikan bantuan sesegera mungkin.

Dalam peristiwa meledaknya pabrik petasan di Tangerang dan kebakaran di pabrik
korek di Langkat menunjukkan gambaran situasi telah terabaikannya hak
ketenagakerjaan pekerjanya. Pengabaian ini disertai pula dengan adanya tindakan
pelanggaran perusahaan.

Indikasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) dapat dinilai dari
sejauh mana dalam operasionalnya perusahaan menerapkan standar K3, serta
sistem perjanjian dan pengupahan kerja sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan, dan upah minimum berdasar regulasi pemerintah daerah baik provinsi
atau kabupaten/kota.

Dugaan Pelanggaran HAM Hak hidup menjadi hak mutlak dalam perspektif HAM.
Kematian para korban menandakan adanya pengabaian hak hidup pekerja saat
berada di area pabrik. Pabrik tidak memiliki prosedur penyelamatan atau evakuasi
diri dan pintu gerbang dalam kondisi tertutup. Pihak perusahaan tidak
memperhatikan aspek keselamatan kerja bagi para pekerjanya.

Perusahaan idealnya telah menyiapkan prosedur evakuasi apabila terjadi kecelakaan
kerja, dan disertai dengan kelengkapan sarana alat pemadam dan pekerja dapat
memahami penggunaan alat tersebut. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang HAM menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup,
mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Selanjutnya menyoal pengabaian hak atas kesejahteraan tergambar dari sistem
pengupahan yang dijalankan perusahaan bagi pekerjanya. Masalah bermula sejak
masa perekrutan yang tidak memiliki kontrak kerja, kemudian berlanjut pada
pembayaran upah di bawah standar minimum, pemotongan gaji secara sepihak oleh
pihak perusahaan, dan tidak ada jaminan sosial kesehatan bagi para pekerja.

Kontrak kerja merupakan catatan komitmen hak dan kewajiban kedua belah pihak,
baik itu perusahaan selaku pemberi kerja dan juga calon pekerja. Pembayaran upah
sesuai standar minimum merupakan implementasi perlindungan HAM pekerja.
Penetapan standar upah minimum wilayah ditetapkan melalui peraturan daerah di
tingkat provinsi dan juga dapat melalui peraturan di tingkat kabupaten/kota.

Page 46 of 105.