Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JUNI 2019
P. 93
Tim pusat dan daerah tersebut sudah menyelesaikan investigasi tahap awal di
pabrik yang berlokasi Desa Sabirejo, Binjai, Langkat, Sumatera Utara tersebut.
"Enam pelanggaran itu menjadi pijakan pengawas untuk menyelesaikan kasus
ketenagakerjaan diperusahaan tersebut. Sikap pengawas jelas, tiap pelangaran
harus ditindak," kata Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, Senin (24/6/2019).
Enam pelanggaran tersebu, pertama, perusahaan tidak memberikan perlindungan
kepada pekerja terkait kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental
maupun.
Kedua, didapati perusahaan mempekerjakan pekerja anak atas nama Rina umur 15
tahun. Ketiga, perusahaan belum membuat wajib lapor ketenagakerjaan untuk
lokasi kejadian.
Diketahui, pabrik tersebut merupakan cabang dari PT Kiat Unggul yang berada di
Jalan Medan-Binjai KM 15,7, Kabupaten Deliserdang.
Perusahaan tidak melaporkan keberadaan cabang perusahaan tersebut kepada
Dinas Ketenagakerjaan, sehingga keberadaannya tak tercatat oleh Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan masuk kategori ilegal.
Keempat, perusahaan membayar upah tenaga kerja lebih rendah dari ketentuan
upah minimum Kabupaten Langkat.
Kelima, perusahaan belum mengikut sertakan pekerjanya dalam program jaminan
sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
"Hanya satu pekerja yang sudah didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan ,
selebihnya belum," kata Menaker.
Keenam, lanjut Menaker, perusahaan belum melaksanakan sepenuhnya syarat-
syarat Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).
Dari olah tempat kejadian perkara, diketahui sumber api berasal dari pintu belakang
yang menjadi akses keluar masuk pekerja.
Sedangkan pintu depan terkunci. Sehingga saat terjadi kebakaran para pekerja tak
bisa keluar menyelamatkan diri karena tidak ada jalur evakuasi.
Perusahaan juga tidak memiliki alat pemadam kebakaran dan sirkulasi udara yang
memenuhi syarat. Pabrik tidak dilengkapi fasilitas pertolongan pertama pada
kecelakaan (P3K), tidak tersedia alat pelindung diri (APD), serta berbagai
pelanggaran lain.
Page 92 of 105.
