Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020

Title SANKSI PSBB DKI: DARI TEGURAN, DENDA, HINGGA KERJA SOSIAL
Media Name republika.co.id
Pub. Date 12 Mei 2020
https://republika.co.id/berita/qa6sag409/sanksi-psbb-dki-dari-teguran- denda-hingga-
Page/URL
kerja-sosial
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor
41/2020 tentang Sanksi Bagi Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Ragam sanksi akan dikenakan kepada pelanggar mulai dari teguran tertulis, kerja
sosial, hingga denda berbayar.

"Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat
terhadap physical distancing, social distancing , dan penerapan protokol
pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," ujar Anies, Senin
(11/5).

Pasal 3 dalam salinan Pergub 41/2020 yang diteken Anies itu menyebutkan, "
Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar
rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan
PSBB dikenakan sanksi: a. administratif teguran tertulis; b. kerja sosial berupa
membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau c. denda
administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu) dan paling banyak
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ".

Hampir seluruh pelanggaran yang tertuang mulai dari Pasal 3 hingga Pasal 15
mengatur sanksi denda berbayar selain pelanggaran kegiatan belajar di institusi
pendidikan dan pelanggaran kegiatan keagamaan di masa PSBB. Untuk pelanggar
kegiatan belajar dan keagamaan hanya diberikan saksi teguran tertulis yang
diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dapat didampingi
Petugas Kepolisian.

Nantinya, sebagian besar penindakan penegakan hukum terutama pemberian denda
akan dilakukan oleh Satpol PP DKI Jakarta, disusul beberapa Dinas terkait seperti
Dinas Perhubungan DKI untuk mengatur pembatasan transportasi, dan Dinas
Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta untuk pelanggaran dari
pengusaha ataupun perusahaan.

Pergub itu diteken Anies pada bulan lalu, tepatnya Rabu (30/4) dan diundangkan
oleh Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayab Yuhanah di hari yang sama dan baru
diunggah hari ini Senin (11/5) di situs resmi jdih.jakarta.go.id. Yayan mengatakan,
Pergub Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran

Page 155 of 353.