Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020

Title MENAKER: PERUSAHAAN YANG TERLAMBAT BAYAR THR KARYAWAN BAKAL DIDENDA
Media Name harianjogja.com
Pub. Date 12 Mei 2020
https://ekbis.harianjogja.com/read/2020/05/12/502/1038944/menaker-peru sahaan-
Page/URL
yang-terlambat-bayar-thr-karyawan-bakal-didenda
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA - Menjelang Lebaran, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar
tunjangan hari raya (THR) pada karyawannya .

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengimbau pengusaha untuk
membayar THR pekerja paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Pengusaha yang
terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh akan dikenai denda, sedangkan
pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga
penghentian sebagian usaha

"THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya
keagamaan," katanya, saat berkoordinasi dengan Kepala Disnaker Se-Indonesia
melalui sambungan video di Jakarta, hari Senin (11/5/2020).

THR keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6
Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan. Permenaker tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan
Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai
sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," jelas Ida.

Sebelumnya, Kemnaker juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian
THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19
(selanjutnya disebut SE THR).

Melalui SE ini, para gubernur seluruh Indonesia diminta untuk memastikan
perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

"Semangat surat edaran ini memang mendorong dialog untuk mencapai
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Bila ada pengusaha yang tak mampu
membayar THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
Keagamaan," ujar Menaker.

Page 158 of 353.