Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 162
oleh pemerintah mencari solusi yang paling kecil resikonya dan bisa diterima oleh
semua pihak. Bukan sekadar surat edaran atau pernyataan basa-basi yang tidak
bisa diimplementasikan dan malah menimbulkan gejolak baru.
Sudah saatnya pemerintah membuka diri dengan tulus sembari bersama-sama
menciptakan kenormalan baru atau new normal dalam hubungan antar pemangku
kepentingan ketenagakerjaan. Apalagi seluruh dunia telah mempersiapkan diri
menghadapi new normal di berbagai bidang, termasuk bidang ketenagakerjaan.
Sebaiknya pemerintah membentuk sebuah dewan board atau katakanlah semacam
crisis center yang bertugas menghadapi dan mengatasi krisis ketenagakerjaan dari
perusahaan-perusahaan yang mengalami krisis keuangan.
Board beranggotakan pemerintah, pengusaha, pekerja, ditambah dengan para
pakar ekonomi, pakar hukum, akademisi sesuai kebutuhan. Ini pernah dilakukan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada kasus Cicak-Buaya .
Tujuan yang esensial dari crisis center untuk mengatasi keterpurukan bangsa
dampak pandemi Covid-19 yang menimbulkan PHK massal. Diikuti dengan
kebuntuan nasional dari sebagian pengusaha yang merasa kesulitan membayar
kewajiban pesangon PHK sesuai dengan ketentuan UU.
New Deal Data yang dilansir Kemnaker hingga April 2020, pekerja terdampak
korona di sektor formal yang di-PHK ada 229.789 orang. Sementara itu yang
dirumahkan 1.270.367 orang. Total pekerja sektor formal terdampak ada 1.500.156
orang di 83.546 perusahaan.
Data itu sebenarnya kurang akurat karena lemahnya aspek pengawasan
ketenagakerjaan dan masih amburadulnya status karyawan di beberapa perusahaan
antara karyawan kontrak dan tetap. Karenanya, jumlah PHK sebenarnya masih
diatas angka yang dikeluarkan pemerintah tersebut.
Dalam kondisi dunia yang dilanda krisis multidimensi tidak ada solusi untuk
mengatasi PHK yang instan. Solusi yang selama ini dimunculkan oleh pemerintah
adalah dengan mengandalkan program Kartu Prakerja.
Sayangnya program baru ini justru menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial
yang tajam di rakyat. Program itu tidak relevan dengan kondisi terkini.
Apalagi terjadinya modus pemborosan dana untuk membeli konten video pelatihan
online dengan materi yang buruk namun harganya sangat mahal. Padahal untuk
jenis konten seperti itu di kanal youtube bisa diunduh secara gratis dan lebih
banyak ragamnya. Kartu Prakerja perlu dirombak dan dialihkan dananya untuk
mengatasi gejolak PHK dan THR.
Pada beberapa perusahaan telah terjadi kebuntuan soal kebutuhan dana untuk THR
dan pesangon PHK. Kebuntuan sangat sulit diselesaikan lewat jalur hukum dan akan
berlarut-larut hingga terjadi chaos . Satu-satunya jalan keluar atau solusi
Page 161 of 353.
