Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 160
Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
dikenai denda sebesar 5 persen. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk
kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh.
Jika perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hendaknyamelakukan proses
dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh.
"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, yang dilandasi dengan
laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk
mencapai kesepakatan," kata Ida.
Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal, antara lain (1) perusahaan yang
tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan peraturan
perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap, (2)
perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat
dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati, dan
(3) waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR Keagamaan.
Sumber : Suara.com.
Page 159 of 353.
