Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 251
yang dilakukan pejabat negara selama mengambil kebijakan dalam mengendalikan
dampak COVID-19.
Ia mengatakan bahwa PKB juga menyoroti pemotongan anggaran dana desa dan
transfer daerah senilai Rp94 triliun. Kebijakan itu agak aneh karena saat ini
episentrum COVID-19 telah menyebar ke daerah-daerah.
"Harusnya peran daerah, terutama desa, kian dikuatkan agar mereka mampu
memotong penyebaran COVID-19," katanya.
Menurut dia, desa merupakan benteng terakhir pertahanan dalam melawan
penyebaran COVID-19. Mereka seharusnya mendapatkan dukungan lebih agar
mampu bertahan, baik dari sisi kesehatan, sosial maupun sisi ekonominya.
Siti menjelaskan bahwa Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 memang diperlukan
karena penyebaran wabah begitu cepat dengan rasio kematian yang relatif tinggi.
Menurut dia, PKB sepakat dengan pemerintah yang mengambil langkah cepat
dengan menerbitkan perppu yang menjadi payung hukum agar dampak kesehatan,
sosial, dan ekonomi dari COVID-19 bisa segera tertangani.
"Dampak COVID-19 begitu kita rasakan, baik dari sisi ekonomi seperti terjadi
penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dampak sosial seperti banyak
kelompok masyarakat miskin baru, hingga dampak kesehatan yang saat ini pasien
positif terus meningkat dan jumlah pasien meninggal kian bertambah," ujarnya.
Page 250 of 353.
