Page 247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020

Title MENAKER: EDARARAN THR HASIL DIALOG BERSAMA PENGUSAHA DAN PEKERJA
Media Name antaranews.com
Pub. Date 12 Mei 2020
https://www.antaranews.com/berita/1487052/menaker-edararan-thr-hasil-d ialog-
Page/URL
bersama-pengusaha-dan-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Surat Edaran terkait
tunjangan hari raya (THR) di masa pandemi adalah hasil dari diskusi dengan pihak
pengusaha dan serikat pekerja.

"Sebelum kami mengeluarkan surat edaran ini kami telah melakukan beberapa kali
dialog dengan teman-teman pengusaha dari berbagai sektor juga dialog dengan
teman-teman serikat pekerja atau buruh," kata Menaker Ida dalam konferensi video
soal surat edaran (SE) tentang THR di tengah pandemi yang dilakukan di Jakarta,
Selasa.

Surat Edaran itu, tegas dia, telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama
Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dalam sidang pleno dan Badan Pekerja LKS
Tripartit Nasional. Sebelumnya, Menaker meneken SE Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19 pada 6 Mei yang memastikan
kewajiban pengusaha untuk membayar THR sesuai dengan perundang-undangan.

Tapi, mengingat kondisi perekonomian yang terdampak COVID-19 maka pengusaha
dan pekerja dapat melakukan dialog untuk mencapai kesepakatan terkait
pembayaran THR dengan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Beberapa
opsi kesepakatan antara lain pembayaran bertahap jika perusahaan tidak bisa
membayar secara penuh THR dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan undang-
undang.

Opsi lain adalah penundaan pembayaran jika perusahaan tidak bisa sama sekali
membayar THR sampai waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama
pengusaha dan pekerja yang harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di
daerah masing-masing. SE itu tidak melepaskan kewajiban pengusaha untuk
membayarkan THR kepada para pekerja dan Menaker menegaskan dalam edaran
yang ditujukan kepada gubernur seluruh provinsi itu adalah memastikan perusahaan
membayar THR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perusahaan yang
terlambat membayar dapat dikenai denda lima persen yang akan dikelola untuk
kesejahteraan buruh dan pekerja.

"Semangat surat edaran itu adalah mendorong dialog untuk mencapai kesepakatan
antara pengusaha dan pekerja. Bila ada perusahaan yang tidak mampu
membayarkan THR sama sekali tidak menghilangkan kewajiban perusahaan THR
Keagamaan dan denda kepada pekerja," tegas Menaker.

Page 246 of 353.