Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 MEI 2020
P. 250
Title SETUJUI PERPPU I/2020, FPKB SOROTI KARTU PRAKERJA DAN HAK IMUNITAS
Media Name antaranews.com
Pub. Date 12 Mei 2020
https://www.antaranews.com/berita/1487084/setujui-perppu-i-2020-fpkb-s oroti-kartu-
Page/URL
prakerja-dan-hak-imunitas
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Ketua Kelompok Fraksi (Poksi) Badan Anggaran (Banggar) PKB DPR RI Siti
Mukaromah mengatakan fraksinya menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk
disahkan dalam Rapat Paripurna namun ada beberapa catatan kritis terkait dengan
Kartu Prakerja dan hak imunitas bagi pejabat negara.
"Secara prinsip Fraksi PKB DPR menyetujui Perppu No. 1/2020 disahkan menjadi UU
dalam paripurna DPR. Namun, kami memberikan beberapa catatan agar RUU ini
tidak menimbulkan kemudaratan lebih besar di kemudian hari," kata Siti Mukaromah
dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, FPKB memberikan catatan kritis terhadap payung hukum penggunaan
anggaran Rp405,1 triliun untuk pengendalian dampak COVID-19 khususnya dalam
Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk
Penanganan Pandemi COVID-19.
Fraksi PKB menilai ada beberapa hal yang harus dikritisi dari beberapa kebijakan
pemerintah terkait dengan pengendalian COVID-19, yakni pertama, pelaksanaan
program Kartu Prakerja terkesan pemerintah memaksakan mengadakan pelatihan
daring.
Menurut dia, dalam situasi saat ini harusnya kartu prakerja lebih berfungsi sebagai
jaring pengaman sosial sehingga pelatihan daring kurang dibutuhkan.
"Akan lebih baik anggaran untuk pelatihan daring dalam paket kartu prakerja
sebesar Rp5,6 triliun dialihkan untuk menjaring peserta baru sehingga kian banyak
korban PHK yang mendapatkan bantuan sosial melalui program ini," ujarnya.
Kedua, menurut Siti, PKB menyoroti hak imunitas bagi pejabat negara yang diatur
dalam Pasal 27 Perppu No. 1/2020, rasionalisasi bahwa para pejabat negara tidak
bisa dipidanakan jika telah mempunyai iktikad baik sangat relatif untuk bisa diukur
secara empirik.
Siti mengatakan bahwa kejahatan tidak hanya karena niat, tetapi juga karena ada
kesempatan. Oleh karena itu, penegakan hukum tetap harus dilakukan jika memang
ada bukti kuat adanya gratifikasi, suap, pemerasan, maupun tindak pidana lainnya
Page 249 of 353.
