Page 106 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Judul Realisasi Stimulus Ekonomi Sudah 21,8%
Nama Media Investor Daily
Newstrend Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Halaman/URL Pg1&2
Jurnalis JN
Tanggal 2020-08-11 05:17:00
Ukuran 542x330mmk
Warna Warna
AD Value Rp 265.580.000

News Value Rp 2.655.800.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) Pemerintah juga akan melakukan redesain,
jika dianggap adanya program sejak awal didesain ternyata tidak mengalami peningkatan
pelaksanaan dan mendapatkan halangan yang cukup besar karena berbagai hal

positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) DJP akan terus sosialisasi ke stakeholder
agar mereka bisa memanfaatkan insentif tersebut juga untuk pemanfaatan stimulus dalam
rangka pemulihan ekonomi dan untuk sebagian dari pasal PPh 21 DTP dan BMDTP akan
dilakukan redesigning untuk pos-pos yang bisa dilakukan agar bisa dimanfaatkan dunia usaha
dan masyarakat

negative - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) RPP dalam proses finalisasi sehingga
pencairan bisa terjadi pada Agustus

positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) jelasnya. . Usulan Kadin . Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi langkah Pemerintah telah merevisi Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020, yang berlaku pada
4 Agustus, untuk mendorong perbankan agar lebih mudah memberikan kredit modal keija
kepada dunia usaha dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hal itu . Ketua Umum Kadin
Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, pihaknya melihat kebijakan pemerintah semakin
membaik dan diharapkan dengan adanya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) menjadi lebih signifikan percepatan pemulihan akibat pandemi tersebut. . Dia
menilai kredit modal kerja sudah mulai berjalan di sektor UMKM dan untuk korporasi diharapkan
juga bisa berjalan. Untuk itu, Kadin mengusulkan persyaratannya agar direvisi mengenai yang
bisa menerima modal kerja untuk korporasi tenaga kerjanya minimum 300 orang. . Nah mungkin
kami ada usulan supaya lihat juga dampak industri yang paling besar terkena, ujar Rosan saat
melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir selaku
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN),
Kepala BNPB Doni Monardo, dan Ketua Satgas PEN Wakil Menteri 1 BUMN Budi Gunadi Sadikin,
yang disiarkan secara daring dari Menara Kadin, Jakarta, Senin (10/8). . Rosan menerangkan,
syarat tersebut membuat sektor pariwisata yang paling berat terkena dampak pandemi terancam
tidak bisa mengajukan kredit. Itu karena biasanya restoran dan hotel bintang 1 dan 2 jumlah
pegawainya tidak sampai 300orang. Rosan meminta pemerintah memiliki pertimbangan lain
mengenai tingkat dari industri yang terkena dan juga kalau bisa mungkin penekanannya jangan

105