Page 108 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 108
REALISASI STIMULUS EKONOMI SUDAH 21,8%
FITCH AFIRMASI RATING INDONESIA
Oleh Triyan Pangastuti dan Leonard AL Cahyoputra
Realisasi pembiayaan penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN)
hingga 6 Agustus 2020 mencapai Rp 151,25 triliun atau 21,8% dari pagu sebesar Rp 695,2
triliun. Realisasi itu meningkat 2,8 persen poin dibandingkan posisi 22 Juli yang masih sekitar
19%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tren penyerapan anggaran secara keseluruhan telah
menunjukkan peningkatan seiring dengan upaya pemerintah dalam memperpanjang beberapa
stimulus program PEN hingga Desember 2020, terutama untuk penyaluran bantuan sosial.
Dia menegaskan, saat ini Ke-menkeu akan lebih mempercepat realisasi dengan proses usulan
baru berbagai kluster dan mensimplifikasi proses birokrasi. Kemudian, pemerintah juga akan
melakukan redesain terhadap program-program yang serapannya tidak meningkat.
"Pemerintah juga akan melakukan redesain, jika dianggap adanya program sejak awal didesain
ternyata tidak mengalami peningkatan pelaksanaan dan mendapatkan halangan yang cukup
besar karena berbagai hal," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara vitual di Jakarta, Senin
(10/8).
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran untuk Covid-19 dan program PEN tidak hanya berasal dari
pagu yang disiapkan. Pasalnya, pemerintah juga melihat pagu awal Kemen-terian/Lembaga (K/L)
meskipun sudah mengalami refocusing ataupun realokasi.
Dia merinci total pagu Rp 695,2 triliun tersebut berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) yang sudah ada sebesar Rp 313,2 triliun, sementara yang belum ada DIPA Rp 226,1
triliun
Sisanya Rp 155,9 triliun merupakan anggaran tanpa DIPA yang dipergunakan untuk insentif
perpajakan dalam program PEN.
Rincian realisasi penyerapan pembiayaan Covid-19 dan program PEN hingga 6 Agustus 2020
terdiri atas, pertama, anggaran kesehatan sebesar Rp 7,14 triliun atau 14,4% dari pagu Rp 87,55
triliun.
Anggaran kesehatan ini dipe-runtukan bagi insentif kesehatan pusat dan daerah, santunan
kematian tenaga kesehatan, penanganan oleh Gugus Tugas Covid-19, dan insentif bea masuk
dan pajak pertambahan nilai (PPN) kesehatan.
Kedua, program perlindungan sosial sudah tersalurkan Rp 86,45 triliun atau setara 48,8% dari
pagu Rp 203,91 triliun. Rinciannya, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako,
bantuan sembako Jabodetabek, bantuan non tunai Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon listrik,
dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Bahkan, menurut Menkeu, jumlah penerima manfaat dari program perlindungan sosial sangat
besar untuk meng-cover masyarakat yang terdampak pandemi.
Ketiga, realisasi dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 8,6 triliun atau 25,7% dari pagu
Rp 106,05 triliun. Dukungan ini diberikan untuk program padat karya K/L, DID pemulihan
ekonomi, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik
Keempat, realisasi insentif usaha sebesar Rp 16,6 triliun atau 13,7% dari pagu Rp 120,61 triliun.
Ini disalurkan untuk insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP),
107
