Page 109 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pengembalian pendahuluan
PPN, dan diskon angsuran PPh Badan.
Bahkan Menkeu mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan redesign bagi PPh Pasal 21
Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Kendati begitu,
ia memastikan Direktorat Jenderal Pajak akan terus mensosialsiasikan insentif

usaha.

"DJP akan terus sosialisasi ke stakeholder agar mereka bisa memanfaatkan insentif tersebut juga
untuk pemanfaatan stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi dan untuk sebagian dari pasal
PPh 21 DTP dan BMDTP akan dilakukan redesigning untuk pos-pos yang bisa dilakukan agar bisa
dimanfaatkan dunia usaha dan masyarakat," tuturnya.

Kelima, realisasi dukungan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 32,5 triliun
atau 27,1% dari pagu senilai Rp 123,47 triliun, antara lain tersalurkan untuk penempatan dana
pemerintah di perbankan, pembiayaan investasi LPDB, PPh Final UMKM DTP, dan subsidi bunga
UMKM.

Keenam, realisasi pembiayaan korporasi yang sama sekali belum terserap. Anggarannya
mencapai Rp 53,57 triliun. Untuk ini,

Untuk pembiayaan korporasi, saat ini pemerintah sudah menyiapkan Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) sebagai landasan hukum pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) pada
beberapa BUMN. "RPP dalam proses finalisasi sehingga pencairan bisa terjadi pada Agustus,"
tuturnya.

Dengan demikian, Menkeu memastikan akan terus berkoordinasi bersama jajaran Satgas
Penangan Covid-19 dan terus mengevaluasi program PEN terkait mekanismenya di lapangan.
Untuk program yang penyerapannya rendah atau sulit implementasinya, maka bisa diganti
mekanismenya atau dibuat program baru agar penyerapan PEN lebih optimal," jelasnya.

Usulan Kadin

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi langkah Pemerintah telah merevisi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020, yang
berlaku pada 4 Agustus, untuk mendorong perbankan agar lebih mudah memberikan kredit
modal keija kepada dunia usaha dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hal itu
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, pihaknya melihat kebijakan
pemerintah semakin membaik dan

diharapkan dengan adanya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) menjadi lebih signifikan percepatan pemulihan akibat pandemi tersebut.

Dia menilai kredit modal kerja sudah mulai berjalan di sektor UMKM dan untuk korporasi
diharapkan juga bisa berjalan. Untuk itu, Kadin mengusulkan persyaratannya agar direvisi
mengenai yang bisa menerima modal kerja untuk korporasi tenaga kerjanya minimum 300 orang.

"Nah mungkin kami ada usulan supaya lihat juga dampak industri yang paling besar terkena,"
ujar Rosan saat melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick
Thohir selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(KPCPEN), Kepala BNPB Doni Monardo, dan Ketua Satgas PEN Wakil Menteri 1 BUMN Budi Gunadi
Sadikin, yang disiarkan secara daring dari Menara Kadin, Jakarta, Senin (10/8).

Rosan menerangkan, syarat tersebut membuat sektor pariwisata yang paling berat terkena
dampak pandemi terancam tidak bisa mengajukan kredit. Itu karena biasanya restoran dan hotel
108