Page 175 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 175
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pemerintah sedang
menyiapkan sejumlah program padat karya tambahan untuk diimplementasikan secepatnya.
PERCAYA KEKUATAN PADAT KARYA
Sederet siasat baru tengah dikebut pemerintah untuk menjadikan sektor padat karya kembali
perkasa di tengah ancaman resesi. Tujuan utamanya hanya satu, yaitu membangkitkan lagi
konsumsi masyarakat yang tengah 'mati suri'.
Rahmad Fauzan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pemerintah sedang
menyiapkan sejumlah program padat karya tambahan untuk diimplementasikan secepatnya.
Kendati tak memerinci detail, dia mengutarakan program-program baru itu akan berkaitan
dengan sejumlah kementerian a.l. Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Setelah itu kami mengharapkan perekonomian Indonesia tumbuh," kata Erick dalam pertemuan
daring dengan Satuan TUgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin
(10/8).
Terkait dengan program padat karya itu, sebut Erick, pemerintah sudah merancang sejumlah
strategi implementasi a.l. fokus ke perekonomian maritim; memacu ekspor ke Asia Selatan,
khususnya India; meningkatkan perekonomian dengan mengandalkan sumber daya alam; dan
segera menerapkan RUU Cipta Kerja.
Khusus untuk RUU Cipta Kerja, Erick membocorkan regulasi sapu jagat alias omnibus law untuk
mendorong investasi khususnya dari investor dalam negeri dan perluasan lapangan kerja itu
akan mulai diimplementasikan September 2020.
Dia menambahkan strategi lain yang tengah dipacu pemerintah untuk menghindari resesi
mencakup optimasi penerimaan pajak serta pembangunan kawasan industri di Batang dan
Subang.
"Misalnya, ada pabrik yang bisa dipindahkan dari luar ke dalam negeri atau ada yang
membangun pabrik, itu akan dimudahkan. Air akan disiapkan, tanah tidak perlu beli. Namun,
masih perlu waktu untuk BPK dan BPKP melakukan approve terlebih dahulu," kata Erik.
Adapun, sambungnya, jurus terakhir yang dijalankan pemerintah adalah mempercepat
pelaksanaan program pengelolaan cadangan pangan strategis nasional [food estate).
Bagaimanapun, Erick memastikan pemerintah tetap akan memprioritaskan sektor kesehatan di
atas perekonomian dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Bahkan, pemerintah
menjamin program kesehatan dapat menembus 83 kelurahan dan desa, baik melalui upaya
sosialisasi, peningkatan disiplin, maupun imunisasi pada 2021.
Ketua Dewan Pakar Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Abdul Latief menilai
pemerintah sudah sewajibnya memperbaiki koordinasi dan pengawasan dalam penanganan
pandemi sebagai upaya perbaikan kinerja perekonomian.
Menurutnya, perlu ada sanksi terutama di sektor Kesehatan serta keterlibatan tentara sebagai
aparat keamanan untuk memastikan pengusaha dan mayarakat menjalankan protokol dengan
benar sehingga kepercayaan diri pasar dapat kembali pulih.
174
