Page 176 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 176

Kemudian,  lanjutnya,  tiap  perangkat  pemerintah  daerah  juga  mesti  dipastikan  dapat
              menjalankan pengawasan yang tepat guna membangun kembali geliat perdagangan di Tanah
              Air.

              Dalam matriks kebijakan program utama pemerintah, Kadin mencatat sektor kesehatan, bantuan
              sosial, padat karya, dan relaksasi aturan menjadi sektor dengan indeks intensitas program paling
              tinggi mulai tahun ini hingga 2021.

              Restrukturisasi  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  dan  penempatan  dana  dan
              penjaminan menjadi sektor berikutnya yang diprioritaskan pemerintah dalam 2 tahun ke depan.

              SUBSIDI PEKERJA

              Pada perkembangan lain, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengusulkan agar
              program padat karya dalam format subsidi sektor ketengakerjaan perlu direvisi.
              Saat ini, pemerintah memiliki ketentuan perusahaan yang berhak menerima subsidi gaji harus
              memiliki  minimal  300  karyawan.  Menurutnya,  subsidi  yang  akan  disalurkan  semestinya  lebih
              mempertimbangkan dampak Covid-19 terhadap perusahaan.

              "Kalau pertimbangannya hanya 300 karyawan, mungkin beberapa perusahaan pegawainya tidak
              sampai 300 orang. Jadi, lebih baik ketentuan pemberian subsidi berdasarkan tingkat dampak
              Covid-19 terhadap suatu perusahaan saja."

              Di  tempat  terpisah,  Kementerian  Ketenagakerjaan  memastikan  bakal  menambah  penerima
              manfaat program subsidi gaji bagi karyawan swasta berpendapatan di bawah Rp5 juta per bulan
              dari 13,8 juta pekerja menjadi 15,72 juta pekerja.

              Subsidi gaji adalah program untuk melengkapi jaring pengaman sosial lainnya. Selain keluarga
              miskin dan para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah mencatat
              segmen lain, yakni pekerja yang dirumahkan dan terkena pemotongan gaji selama pandemi.

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  kemarin  mengumumkan  anggaran  subsidi  gaji  akan
              dinaikkan  dari  Rp33,l  triliun  menjadi  Rp37,7  triliun.  Adapun,  calon  penerima  manfaat  bakal
              merujuk pada data yang dihimpun melalui BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020.

              "Hanya peserta yang telah terdaftar dalam batas waktu tersebut, mereka yang berhak menerima
              subsidi upah tersebut," kata Ida, Senin (10/8).

              Kepala BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan BP Jamsostek telah memegang data
              15,72 juta calon penerima subsidi gaji dan tengah mengumpulkan data re kening ke masing-
              masing perusahaan. Per kemarin, 700.000 rekening pekerja sudah terkoleksi.

              Proses  penyaluran  bakal  dilakukan  dengan  pemindahan  dana  dari  bank  penyalur  kepada
              rekening penerima bantuan melalui bank BUMN yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik
              Negara.
              Nilai manfaat yang diberikan berjumlah Rp600.000 per bulan selama empat bulan (total Rp2,4
              juta). Manfaat akan dicairkan dalam dua bulan sekali sehingga besaran yang diterima penerima
              manfaat dalam satu kali pencairan adalah senilai Rp 1,2 juta.

              Ekonom  Universitas  Indonesia  sekaligus  Direktur  Eksekutif  Next  Policy  Fithra  Faisal  Hastiadi
              menilai fokus pemerintah untuk meningkatkan program padat karya sebagai bagian penanganan
              krisis ekonomi akibat pandemi sudah tepat Sebab, hal tersebut dapat mendorong pemulihan
              ekonomi dari sisi permintaan karena berkurangnya jumlah pengangguran dapat meningkatkan
              daya beli masyarakat.


                                                           175
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181