Page 177 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

"Program ini bagus karena yang Indonesia perlukan memang program yang siap sedia dan
menampung pengangguran," ujar Fithra.
Meski demikian, dia berpendapat pemerintah juga perlu meningkatkan intervensi dari sisi suplai
bagi pelaku industri.

Sejauh ini, pemerintah telah mengguyur sejumlah kebijakan baik insentif fiskal dalam bentuk
stimulus perpajakan maupun nonfiskal dalam bentuk berbagai relaksasi regulasi, guna
menangani masalah daya beli dan penyaluran hasil produksi di sektor hulu seperti pertanian,
peternakan, perikanan, serta indus-tri-industri pengolahnya.

Menurut Fithra, dari sisi perencanaan, insentif-insentif yang telah dicanangkan pemerintah dapat
dikatakan cukup baik. Namun, di level eksekusi, program-program tersebut masih perlu dibenahi,
terutama dalam hal koordinasi.

"Koordinasinya harus ditingkatkan dengan melibatkan instansi seperti Badan Pengawan
Keuangan (BPK) dan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) serta harus ada Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) yang disesuaikan dengan kondisi," lanjurnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani
berpendapat, meski subsidi gaji direalisasikan, konsumsi masyarakat tidak akan otomatis naik
secara agregat karena tingkat pengangguran masih tinggi. Terlebih, penyaluran subsidi gaji
butuh waktu setidaknya satu bulan untuk sampai di tangan penerima.

"Jadi, kemungkinannya masih 50:50 untuk bisa keluar dari resesi. Untuk itu, kami [pengusaha]
meminta pemerintah meningkatkan kelancaran pendistribusian stimulus kepada pelaku usaha
dan masyarakat yang membutuhkan agar ekonomi nasional terus bergerak," tutur Shinta. m

"Kemungkinannya masih 50:50 untuk bisa keluar dari resesi."
MENYIKAPI STIMULUS

Pemerintah akan membahas kebijakan anyar terkait dengan pemulihan geliat sektor riil yang
terdampak pandemi Covid-19. Kebija-kan-kebijakan sebelumnya yang terimplementasi dalam
sejumlah stimulus, seperti program PEN bagi sektor UMKM dan jaminan pinjaman bagi korporasi,
dinilai belum mampu menjadi jawaban atas krisis yang melanda akibat belum membaiknya daya
beli masyarakat.

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS), 2020 SISMS/RADITYO EKO

Stimulus yang Digelontor Pemerintah bagi Pengusaha dan Masyarakat Terdampak Pandemi:

1. Tambahan bantuan sosial untuk program keluarga harapan (PKH) berupa beras 15 kg.

Anggaran: Rp4,6 triliun
Target penerma: 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM)

2. Subsidi gaji bagi karyawan dengan penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan

Anggaran: Rp37f7 triliun Target penerima : 15,72 juta pekerja

3. Pengurangan beban tagihan listrik bagi industri.

Anggaran: Rp3 triliun

Target penerima: Pelaku usaha pariwisata, hotel, manufaktur dan sosial

176